September 24, 2011
Browse » Home »
berita
,
biografi
,
bisnis mahasiswa
,
bisnis pulsa
,
blogapa
,
cerita
,
cerita dewasa terbaru
,
cerita ngentot
,
cerpen
,
cerpen agus noor
,
Cinta
,
contoh puisi
,
curhat
,
download
,
infotech
,
kenangan
» Review State of The Art Ilmu Pemerintahan
Review State of The Art Ilmu Pemerintahan
IDENTITAS BUKU
Penyunting : Muhadam Labolo, dkk
Penerbit : Bayu Media
Tahun Terbit : 2008
Halaman Review : 3-25
Review Tulisan : State of The Art Ilmu Pemerintahan
Dewasa ini ilmu pemerintahan berjuang keras untuk menjadi ilmu yang mandiri. Awal pertumbuhan ilmu pemerintahan didominasi oleh hasil studi dari ilmu-ilmu sosial lain yang meneliti gejala-gejala pemerintahan terutama ilmu politik karena yang dalam kenyataannya pemerintahan suatu negara itu memang merupakan bagian esensial dari suatu sistem politik. Untuk mencapai tujuan yang berbeda dari tujuan ilmu-ilmu sosial lainnya, ilmu pemerintahan menetapkan persyaratan-persyaratan sendiri. Ilmu pemerintahan harus mempunyai kemampuan sebanyak mungkin untuk menjembatani fakta-fakta di satu pihak dengan nilai-nilai di pihak lain dengan mempergunakan kontruksi-kontruksi yang praktis seperti telaahan-telaahan ilmu pemerintahan versi lama ataupun versi modern yang sedang dipakai saat ini. Apalagi yang ingin diteliti oleh ilmu pemerintahan itu adalah gejala-gejala pemerintahan pada segenap aspeknya. Gejala-gejala yang timbul dan menyangkut state of the art ilmu pemerintahan, akan penulis kemukakan sebagai berikut.
Pekerjaan memerintah yang menjadi sasaran studi dari ilmu pemerintahan merupakan pekerjaan dengan ciri utama adalah memberikan arah, menetapkan nilai, mengatur, dan membuat keputusan. Sasaran studi ilmu pemerintahan itu tidak meliputi pekerjaan memerintah yang dilaksanakan di semua jenis kehidupan sosial melainkan jenis kehidupan sosial yang mempunyai sifat khusus, yaitu kehidupan sosial yang oleh Aristoteles dikategorikan sebagai politik, menurut pengertian sekarang berarti negara dan bagian-bagiannya. Dengan demikian pemerintah dan pemerintahan umum merupakan bagian dari kehidupan sosial.
Perumusann pendapat dari U. Rosenthal dan H.A. Brasz bahwa dalam ilmu pemerintahan ada dua cara yang dipergunakan yaitu pendekatan fungsional yang mempelajari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, dan pendekatan struktural yang menelaah lembaga-lembaga dan orang-orang yang melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Pendekatan pertama menghasilkan pemahaman tentang memerintah, sedangkan pendekatan kedua menghasilkan pemahaman tentang pemerintah.
Ilmu pemerintahan yang berciri modern pertama kali lahir di Rusia dan Australia pada abad ke tujuhbelas. Ilmu tersebut dikenal dengan nama Kameralwissenschaften. Landasannya adalah pemikiran bahwa terdapat sekelompok ilmu yang dipandang langsung berkaitan dengan pelaksanaan fungsi para pejabat pemerintah. Sekelompok ilmu tersebut perlu diidentifikasi dan diajarkan di universitas-universitas. Misalnya, dalam masa pemerintahan raja Frederik Willem I (1713-1740), mata kuliah kameralistik diajarkan di Universitas Frankfurt dan Universitas Halle.
Jika dilihat dari ukuran-ukuran keilmuan yang modern, tentu saja kameralistis itu belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan baik secara empiris maupun secara metodologis. Namun, sebagai suatu sistem pemikiran dan sebagai suatu metode untuk mendidik mereka yang ingin bekerja di lingkungan birokrasi, secara berangsur-angsur dan hampir sepenuhnya kameralistis digantikan oleh studi di bidang hukum pada akhir abad kedelapan belas dan awal abad kesembilan belas. Semenjak akhir abad kedelapan belas, kameralisme tidak lagi berkembang di Eropa.
Rekrutmen untuk kantor-kantor pemerintah mempergunakan sistem spoil, dengan mekanisme rotation of office yang segera dilakukan setelah suatu partai menang dalam pemilihan umum. Spoils system tersebut ternyata menimbulkan berbagai ekses, terutama banyak sekali orang yang sesungguhnya tidak mempunyai kecakapan namun diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan penting.
Dengan tersusunnya Undang-Undang Pendleton pada tahun 1883 merupakan awal lahirnya merit sistem. Sistem merit itu merupakan langkah ke arah moral reform. Inggris memandang pengetahuan-pengetahuan humanities sebagai pengetahuan-pengetahuan yang paling diperlukan bagi kelas administratifnya. Kelas administratif di Inggris terdiri atas para gentlemen yang pengetahuannya bersifat generalis. Mereka seringkali pula di klarifikasikan sebagai profesional amateurs. Berbeda dengan Inggris, persyaratan bagi kelas administratif Belanda sifatnya lebih pragmatis. Mereka bukan sekadar professional amateurs, melainkan professional generalists.
Gejala pemerintahan dan permasalahan pemerintahan pada umumnya bersifat multisegi. Oleh karena itu, telaahan dan upaya pemecahan masalahnya memerlukan tinjauan yang bersifat multisegi akan tetapi harus tetap bersifat rasional. Segi-segi tersebut adalah : Segi historis dan tradisi, segi manusia sebagai makhluk kejiwaan, segi administrasi, segi politik, dll. Kemampuan seperti tu dimungkin karena ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang berwatak interdisiplin namun mempunyai disiplin sendiri. Artinya, bahan-bahannya yang mungkin meliputi bagian-bagian yang penting dari ilmu pemerintahan berkaitan dengan disiplin ilmu-ilmu yang lain.
Ilmu pemerintahan yang otonom menuntut perubahan cara pendekatan, yaitu menambahkan suatu common ground pada sifat interdisiplin tsb. Setelah disesuaikan dan diintegrasikan berdasarkan common ground tsb, sumbangan dari disiplin ilmu-ilmu lain sebagai hasil spesialisasi dari ilmu-ilmu tsb yang meneliti gejala-gejala pemerintahan umum disebut ilmu-ilmu pemerintahan.
Ilmu pemerintahan terapan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ilmu pemerintahan terapan ortodoks dan ilmu pemerintahan modern. Selain itu, ilmu pemerintahan terapan juga melakukan penelitian empiris sendiri agar ilmu terapannya dapat dilandaskan pada pengetahuan yang melampaui dunia pengalamannya sendiri yang terbatas.
Menurut J.S. van de Gevel dan PJ. Van de Goor, dalam taksonomi ilmu pengetahuan pada dewasa ini terdapat ilmu kenegaraan yang terdiri atas ilmu-ilmu pemerintahan, sejarah politik, filsafat politik, ilmu hukum tata negara, ilmu politik, dan ajaran hubungan internasional. Ilmu pemerintahan merupakan ilmu dalam arti stelsel pemikiran yang sistematis, jadi bukan merupakan susunan dalil-dalil yang menguasai gejala-gejala pemerintahan bukan pula keteraturan “hukum-hukum” yang berhasil diidentifikasikan dari gejala-gejala yang diteliti. Identitas ilmu pemerintahan terletak pada fungsinya. Sifat ilmu pemerintahan juga sangat terarah kepada terapan sehingga bestuurskunde merupakan bagian yang terpenting.
Dari analisa sejarah ilmu pemerintahan yang diwarnai perdebatan seru untuk menjadi pemenang dalam perebutan pandangan sistem diatas, penulis menyarankan saringlah setiap sistem asing yang kita impor sesuai konstitusi kita, letakkanlah di atas hangatnya api kritisisme, dan uapkan gas-gasnya yang asing. Dengan demikian, kita akan dapat menjaga diri agar tidak terjerumus dalam arbitrariness dan class spirit. Pegawai negeri (civil service) itu secara politik bersifat netral dan selalu siap melaksanakan perintah dari setiap political master pilhan rakyat yang berdaulat.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
:a: :b: :c: :d: :e: :f: :g: :h: :i: :j: :k: :l: